Merdeka.com, Pasuruan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB) menetapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Pasuruan tahun 2017 memperoleh nilai B+.

Hal tersebut diperoleh setelah Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memaparkan evaluasi AKIP Kabupaten Pasuruan di hadapan Kementerian PAN-RB yang diwakili Deputi RB Hukum dan Pengawasan M Yusuf Ateh di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat yang membantu kami dalam bekerja, sehingga tahun ini kami memperoleh nilai baik sekali. Tahun sebelumnya kita hanya mendapat nilai B, sehingga ada peningkatan dari sebelumnya," ujar bupati yang akrab disapa Gus Irsyad itu.

Gus Irsyad menambahkan, Pemkab Pasuruan memiliki sistem manajemen kinerja yang dapat diandalkan. Seluruh aspek dokumentatif telah terpenuhi. Kualitas indikator kinerja telah berorientasi pada hasil. Pimpinan tinggi instansi pemerintah telah mulai menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses manajemen kinerja.

“Nilai ini menunjukkan tingkat efisiensi. Semakin bagus nilainya, maka semakin efisien penggunaan anggaran terhadap hasil yang didapat dan dirasakan oleh masyarakat. Ke depan kami akan memacu agar efisiensi ini semakin baik serta nilai yang didapat semakin baik pula, meskipun sebenarnya target kami tahun ini dapat Nilai A, tapi ini sudah perjuangan kami semua, terima kasih,” beber Gus Irsyad.

Dia juga membeberkan kunci keberhasilan Pemkab Pasuruan meraih predikat baik sekali adalah komitmen dirinya dengan semua Kepala OPD hingga staf di bawah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.

"Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh OPD. Saya sering bilang kalau, bekerja itu harus, tapi mempertanggungjawabkan hasil kerja itu wajib," tegasnya.

Selain itu, Gus Irsyad juga menjelaskan lebih jauh seputar upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan AKIP Kabupaten Pasuruan tahun 2017, diantaranya mengevaluasi SAKIP Pemda, e-planning, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan PDRB per kapitam hingga penekanan indeks kesenjangan wilayah (penurunan tren disparitas wilayah barat dan timur).

“Saya ambil contoh tentang pengangguran terbuka yang terus kita tekan dengan menggelar Job Fair 2-3 kali setahun, kemudian kita bangun BLK 3 in One. Disparitas wilayah juga kita tekan dengan kita membangun RS Grati, review tata ruang, sampai dengan panen jagung hibrida di Lumbang, kemudian angka kemiskinan kita turunkan melalui Desa Maslahat, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sampai peningkatan UMKM di Kabupaten Pasuruan melalui program Satrya Emas (Strategi Layanan Ekonomi Maslahat), dan semua itu terbukti efektif dalam mencapai Visi kami menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat,” pungkasnya. (oci)